PROFESI-UNM.COM - Semua Program Studi (Prodi) S3 Program Pascasarjana (PPs) UNM pada 2013 mendatang bakal menerbitkan jurnal berstandar internasional. Hal ini didasari atas himbauan edaran Dirjen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) nomor : 152/E/T/2012 yang menyangkut perihal publikasi karya ilmiah yang memenuhi kualifikasi standar internasional.
 |
| (int) |
Direktur PPs UNM Prof. Dr. Jasruddin, M.Si mengungkapkan secara umum pihak PPs sudah melakukan persiapan lebih awal. Salah satunya adalah melakukan rapat koordinasi dengan semua kepala program studi dan staff pengajar yang ada di PPs UNM. “2013 semua prodi S3 suka tidak suka sudah harus menerbitkan jurnal berstandar internasional,”ujar Jasruddin di ruang kerjanya di jalan Landak Baru. (3/11). Lebih lanjut, dia mengatakan dengan kualifikasi keketatan yang diberikan oleh pihak Dikti pihak PPs UNM diarapkan mampu bersaing dengan progam doktor di universitas lain. “Yang kita dorong sebenarnya adalah agar semua alumni doktor kita dapat mempublikasi disertasi mereka. Dengan adanya media disetiap prodi masing-masing, secara otomatis akan mendorong calon doktor kita untuk lebih proaktif,” kata Jasruddin.
Adapun prodi S3 PPs UNM diantaranya, Prodi Administrasi Publik, Prodi Sosiologi, Prodi Bahasa, Prodi Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup(PKLH), Prodi Ekonomi.
Sementara itu, Rektor UNM Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd berharap agar pengelolaan jurnal internasional bisa lebih dimaksimalkan dan lebih terprogres. Pasalnya, jika pengelolaan jurnal tersebut maksimal secara tidak langsung akan menaikkan rating universitas. “Kita semua berharap agar tata kelola masing-masing prodi bisa lebih baik,” ujar Aris usai memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi di PPs UNM.
Yang memiriskan, lanjut dia adalah tindakan plagiasi karya yang dilakukan oleh oknum calon doktor. Makanya dia menghimbau agar proses perlakuan akademik yang diberikan kepada mahasiswa S3 harus lebih ketat. “S3 merupakan benteng terakhir dalam dunia pendidikan. Karena setelah itu tak ada lagi jenjang penddikan yang menghalaunya. Olehnya perlu tindakan khusus dalam memperlakukannya,” tegas profesor bidang Administrasi Pendidikan ini. (*)
Sumber: rilis humas PPs UNM
