Fakultas Ilmu Pendidikan UNM. (Foto: Dok.Profesi) |
Maperwa mengambil sikap ini dengan alasan memberikan kesempatan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk mengawal kebijakan pemerintah yang saat itu sedang gencar-gencarnya mengusung rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selanjutnya karena bertepatannya dengan pemilihan dekan FIP UNM.
Ketua Komisi 1 Konstitusi Maperwa FIP UNM, Rafiud Ilmudinullah mengatakan, pihaknya tak bisa membiarkan momentum tersebut bertabrakan dengan agenda di LK yang dinaunginya. "Tidak bisa kami lepas begitu saja, harus ada yang kawal beberapa isu itu," ungkapnya.
Menurut Sekretaris BEM FIP UNM, Rachmat Aryanto, sebagai pelaksana yang akan melaporkan pertanggungjawaban nanti serta dievaluasi oleh Maperwa, pihaknya juga tak punya kuasa untuk mendesak hal tersebut.
"Surat undangannya saja baru masuk hari Kamis 10 Desember kemarin. Itu pun kami disuruh buat LPj secepatnya dan dikumpul hari selasa. Tapi kami bilang tidak bisa, kasih waktu sampai hari Rabu. Tidak sesingkat itu dikerja," kata Rachmat. (*)
*Reporter: Kasdar Kasau