 |
| (ilustrasi grafis) |
Persoalan sistem pengelolaan keuangan di UNM yang amburadul, berdampak sistemik pada terlambatnya pembayaran honorer dosen dan pegawai selama beberapa bulan terakhir. Belum lagi dana kemahasiswaan yang hingga kini belum dibagikan kepada fungsionaris LK. Ironisnya, para pemegang kebijakan malah saling menyalahkan terkait sengkarut sistem pengelolaan keuangan yang jauh dari prinsip transparansi dan akuntabel.
Selasa pagi (12/2) lalu, civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial (FIS) digegerkan dengan coretan di salah satu dinding gedung fakultas yang dipimpin Amiruddin ini. Di dinding gedung tersebut tertulis “Berikan Tunjangan Pegawai” dan “Pegawai Harus Lawan Pimpinan Yang Ambil Hak”. Hingga saat ini belum jelas siapa yang melakukan hal tersebut. Tidak hanya di FIS, hal serupa juga terjadi di FBS. Isi tulisannya, “Jangan korupsi dana kemahasiswaan kami, Aktifkan organisasai sekarang, Kemana dana kemahasiswaan kami Ganti PD III Pembohong. Turunkan Dekan Diktator” kalimat-kalimat itu juga tertulis di dinding gedung FBS Rabu (27/2).
Menanggapi adanya coretan tersebut, PD II FIS, Suriyani menduga, hal itu dilakukan oknum pegawai yang tidak dibayarkan honornya. Menurutnya, coretan tersebut merupakan kegelisahan pegawai yang sudah tidak sabar menunggu honor yang belum dibayar. Dia juga mengaku tak tahu menahu siapa yang melakukannya.
Masih menurut Suriyani, protes yang dilakukan pegawai tersebut seharusnya langsung disampaikan ke pihak universitas selaku pengambil kebijakan. "Seharusnya kalau mau protes, langsung saja ke universitas karena semua fakultas juga merasakan hal yang sama,” sarannya.
Persoalan adanya ketidakjelasan pengelolaan anggaran di UNM, dibenarkan oleh Heri Tahir. Menurut Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan UNM ini, bukan hanya persoalan honor pegawai yang tidak jelas, dana kemahasiswaan hingga saat ini menurutnya, juga tidak jelas. “Hingga saat ini rincian dana kemahasiswaan dari SPP dan DPP 2012 belum juga saya dapatkan,” ungkap Guru Besar FIS ini .
Hal yang sama juga dikeluhkan Amir (samaran), salah seorang pegawai Rektorat. Menurutnya, selama beberapa bulan ini honornya di kepanitiaan wisuda Agustus tahun 2012 lalu belum dibayar. Padahal dia mengaku sangat membutuhkan dana untuk menghidupi keluarganya. “Hingga saat ini honor saya belum dibayar, katanya menunggu dana Dipa. Padahal, untuk saat ini saya sangat butuh dana itu, selain gaji pokok saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” keluhnya.
Senada dengan Amir, salah seorang pegawai BAAK yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, selain honor, biaya operasional dan ATK saja sudah tidak ada. Untuk menalangi ketiadaan dana operasional dan ATK, dia mengaku harus merogoh kocek pribadi. “Kadang saya mesti pakai dana pribadi saya untuk beli ATK, karena kalau tidak pekerjaan tidak akan selesai," ujarnya.
Persoalan keterlambatan pencairan anggara UNM yang berdampak sistemik ini, PR III UNM, Heri Tahir juga membenarkan hal tersebut. Ia menceritakan, dirinya didatangi salah seorang pegawai bagian Hukum dan Tata Laksana (Kumtala) untuk meminta uang untuk biaya fotokopi SK yang akan disebar. “Jadi memang saat ini keuangan di UNM sangat minim, jangankan ATK, honor pegawai saja belum dibayar, apalagi dana kemahasiswaan yang hingga saat ini belum jelas pengalokasiannya,” keluh Heri.
Menjawab kegelisahan pegawai dan tenaga honorer yang hingga kini belum mendapatkan haknya, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) UNM, Syatir Mahmud angkat bicara. Menurut Mantan Kepala BAAK ini, bukan kali ini saja , sebelumnya honor pegawai menunggak sejak bulan Oktober 2012 lalu.
Masalah utamanya, menurut Syatir, selama ini universitas belum pernah melakukan evaluasi secara rutin. Selain itu, lanjut pria asal Bone ini, pimpinan universitas dan pejabat UNM hanya pasrah pada sistem pengelolaan keuangan yang tidak berdasarkan aturan baku. “Masalah utamanya, selama ini kita tidak pernah melakukan evaluasi. Kita terkesan hanya pasrah pada kondisi. Maksud saya, kita tidak melakukan evaluasi secara rutin. Padahal itu sangat penting agar kita bisa memproyeksi anggaran agar bisa mencukupi hingga tutup buku,” beber Syatir.
Beberapa bulan terakhir, persoalan anggaran memang pelik, mulai dari honor pegawai yang belum dibayar hingga kejelasan dana kemahasiswaan. Aksi protes pun santer dilakukan oleh aktivis kemahasiswaan maupun pegawai di lingkup UNM, namun hal itu tidak membuat para pimpinan bergeming. Alih-alih memberikan kejelasan, mereka (Birokrat-red) pun mengkambing hitamkan dana dari Dipa (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2013 yang belum cair. Padahal honor pegawai yang belum dibayarkan seharusnya masuk dalam penganggaran tahun 2012. (*)
*Sumber: Tabloid Profesi Edisi 165