 |
| Peserta Sosialisasi Bidikmisi UNM sedang bertanya kepada panitia pelaksana. (Foto: Awal-Profesi) |
Kepala sekolah SMA Karya Sahari Bulukumba, Hasan Sallang, mempertanyakan boleh tidaknya anak dari keluarga pegawai negeri sipil yang memiliki tanggungan biaya besar mendaftar dan menerima beasiswa Bidikmisi.
"Kalau anak dari PNS golongan IV, tetapi tanggungan orang tuanya banyak dan tidak sebanding dengan pemasukan, masih bisa mendaftar Bidikmisi?" tanyanya.
"Kalau anak dari PNS golongan IV, tetapi tanggungan orang tuanya banyak dan tidak sebanding dengan pemasukan, masih bisa mendaftar Bidikmisi?" tanyanya.
Sementara itu, operator Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) SMA Negeri 5 Bulukumba, Rustan mengakui betapa dilematisnya dalam penentuan siswa yang berhak didaftarkan program Bidikmisi.
"Seharusnya ada petunjuk-petunjuk teknis, mulai dari penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, jumlah aset tanah, rekening air dan listrik, dan sebagainya yang menjadi tolok ukur dalam menentukan berhak tidaknya siswa menerima Bidikmisi," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan (PD III) Fakultas Seni dan Desain (FSD) UNM, Andi Ihsan menjelaskan, program Bidikmisi ini bertujuan untuk memeratakan hak menerima pendidikan di pendidikan tinggi bagi yang lemah dalam pendapatan ekonomi, tetapi mampu dalam prestasi.
"Di sekolah, ada siswa yang berasal dari golongan sangat mampu, mampu, kurang mampu, dan tidak mampu. Pihak sekolah harus cerdas memilah-milah siswanya dalam tiap kategori untuk dipilih mana yang berhak didaftarkan Bidikmisi," jelasnya. (*)
*Reporter: Awal Hidayat